Produsen mobil Eropa dan beberapa negara anggota mendesak Komisi Eropa (EC) untuk merevisi rencana larangan kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) baru pada tahun 2035. Langkah ini dilakukan ketika pertumbuhan penjualan kendaraan listrik (EV) melambat, persaingan dengan pabrikan Tiongkok semakin ketat, dan meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi kehilangan pekerjaan di sektor otomotif.
Meningkatnya Penentangan terhadap Batas Waktu 2035
Enam negara UE – Bulgaria, Ceko, Hongaria, Italia, Polandia, dan Slovakia – telah secara resmi meminta Komisi Eropa untuk mengizinkan kelanjutan penjualan kendaraan hibrida dan teknologi lainnya setelah tahun 2035, dengan alasan bahwa hal ini dapat berkontribusi pada pengurangan emisi. Mereka juga menganjurkan untuk memasukkan bahan bakar rendah karbon dan terbarukan ke dalam strategi dekarbonisasi blok tersebut. Permintaan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas bahwa transisi mendadak ke kendaraan listrik dapat melemahkan daya saing Eropa, dan berpotensi menyebabkan penurunan industri.
Kanselir Jerman Friedrich Merz secara khusus mendesak Komisi Eropa untuk mengizinkan kendaraan hibrida plug-in, kendaraan listrik dengan perluasan jangkauan, dan mesin pembakaran yang sangat efisien setelah batas waktu tahun 2035. Italia secara terpisah mendorong pengecualian untuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar nabati. BMW, sementara itu, mencari kelonggaran untuk hibrida plug-in dan bahan bakar “berkelanjutan” sambil menganjurkan peralihan ke arah evaluasi emisi siklus hidup penuh, bukan hanya emisi knalpot saja.
Debat ini menyoroti ketegangan kritis: komitmen UE terhadap tujuan iklim versus realitas ekonomi industri otomotifnya. Larangan pada tahun 2035 dimaksudkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, namun kelayakan perubahan secepat itu kini dipertanyakan.
Kekhawatiran Lingkungan dan Proposal Alternatif
Kelompok lingkungan hidup sangat menentang pelemahan mandat tahun 2035. Direktur Transportasi & Lingkungan Lucien Mathieu memperingatkan bahwa pengecualian bahan bakar nabati dapat meningkatkan emisi CO2, mengalihkan pasokan bahan bakar nabati dari sektor-sektor seperti pelayaran dan penerbangan, dan bahkan mendorong penggundulan hutan. Hal ini menggarisbawahi kompleksitas sumber bahan bakar berkelanjutan dan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan.
Perancis menawarkan pendekatan yang kontras, mendesak UE untuk mendukung produksi baterai dalam negeri dan mengusulkan elektrifikasi wajib armada perusahaan dengan kendaraan yang diproduksi di dalam blok tersebut. Presiden Emmanuel Macron secara eksplisit menghubungkan mempertahankan target tahun 2035 dengan mengamankan investasi di pabrik baterai Eropa. CEO Polestar Michael Lohscheller dengan blak-blakan menyebut penundaan apa pun sebagai “ide buruk”, dan memperingatkan bahwa negara-negara lain akan memimpin transisi kendaraan listrik jika Eropa goyah.
Persamaan Sejarah dan Ketidakpastian Peraturan
Kepala Volvo Håkan Samuelsson menyamakan hal ini dengan penolakan industri di masa lalu terhadap standar keselamatan seperti catalytic converter dan sabuk pengaman, dengan alasan bahwa peraturan wajib diperlukan untuk memastikan adopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan secara luas. Hal ini menunjukkan sejarah produsen mobil yang memprioritaskan biaya jangka pendek dibandingkan manfaat lingkungan jangka panjang.
Komisi Eropa dijadwalkan untuk merilis paket bantuan yang diusulkan pada tanggal 10 Desember, namun perpecahan yang mendalam dan kompleksitas permasalahan dapat menyebabkan penundaan. Paket ini diharapkan tidak hanya mengatasi larangan ICE tetapi juga insentif untuk menghijaukan armada perusahaan, meningkatkan komponen baterai buatan UE, dan mengurangi target CO2 sementara. Kategori “E-car” baru untuk city car listrik buatan Eropa juga sedang dipertimbangkan.
Pada akhirnya, usulan Komisi ini akan mendapat pengawasan ketat dari Dewan dan Parlemen Eropa, sebuah proses yang kemungkinan akan berlanjut hingga tahun depan. Hasilnya akan menentukan apakah UE akan menggandakan jadwal kendaraan listriknya yang agresif atau melakukan kompromi untuk meredakan kekhawatiran industri.
